Home Blog

Kado Akhir Tahun Pemkab Garut Sabet Predikat Kabupaten Sangat Inovatif pada Anugerah Innovation Government Award Tahun 2020

0

Pemerintah Kabupaten Garut menerima penghargaan kategori “Kabupaten Sangat Inovatif” dalam Anugerah Innovative Government Award (IGA) 2020, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (18/12) di Hotel Sultan Jakarta. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Agus Fatoni, kepada Bupati Garut Rudy Gunawan.

Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 merupakan acara yang digelar rutin setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar terus berinovasi dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekjen Kemendagri Muhamad Hudori mewakili Mendagri Muhamad Tito Karnavian, pada sambutannya mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan pada Pemda yang sudah membuat terobosan baru dan inovasi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Inovasi adalah cikal bakal dari upaya menuju daya saing daerah, lalu terakumulasi menjadi daya saing secara nasional.

“Inovasi harus ada dalam setiap nafas urusan pemerintahan. Inovasi harus jadi visi pemda. Inovasi jangan sebatas pengetahuan saja, tapi bisa menjadi budaya dan jadi katalis pertumbuhan investasi, juga mampu memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.” papar Muhamad Hudori.

Anugerah IGA 2020 yang diberikan kepada pemda, atas keberhasilannya dalam melakukan inovasi daerah dan peningkatan daya saing daerah diberbagai bidang antara lain peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Inovasi Pemda yang masuk dalam nominasi diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam menerapkan inovasi.

“Tentu ini menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengejar ketertinggalan. Kita ingin hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan penuh inovasi. Sehingga pelayanan berlangsung efektif dan efisien.” jelas Rudy Gunawan. *** (KARL/Litb/2020)

Dorong Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Pemkab Garut Lakukan Asistensi Implementasi SAKIP

0

Sebagai upaya membuat perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bappeda Garut selenggarakan Sosialisasi dan Asistensi SAKIP Tahun 2020. Untuk semakin meningkatkan kualitas manajemen kinerja pada Perangkat Daerah. Peningkatan tentunya harus dilakukan sampai level terbawah.

Pada kegiatan Sosialisasi dan Asistensi SAKIP tersebut, hadir sebagai narasumber dari Tim Evaluasi Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang dilaksanakan selama dua hari, Senin dan Selasa (14-15/12) bertempat di Ballroom Hotel Santika Garut dan ruang maya Zoom Meeting.

Dalam sambutannya Bupati Garut Rudi Gunawan menyampaikan bahwa perencanaan kinerja melalui SAKIP merupakan hal yang penting. Bagaimana Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dapat menterjemahkan keterkaitan visi dan misi kepala daerah menjadi sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang harus dicapai. Melalui penjenjangan kinerja organisasi sampai individu serta sinergitas kolaborasi program lintas sektor.

Bupati Garut juga berharap tidak hanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP juga reformasi birokrasi agar digemakan di semua lini. Kabupaten Garut berkomitmen untuk selalu meningkatkan dan memperbaiki kualitasi pelayanan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera masyarakatnya. *** (KARL/Litbang/2020)

Mengusung Konsep EcoWisata, Inilah Penampakan Masterplan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit

0

Diawali kunjungan kerja Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Garut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan usulan penataan Situ Bagendit.

Revitalisasi atau penataan kawasan wisata Situ Bagendit di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, resmi dimulai pada 1 November 2020. Merupakan tindak lanjut atau follow up dari usulan Gubernur Jabar tersebut.

Penataan Situ Bagendit sendiri mengusung Konsep EcoWisata berbasis masyarakat. Konsep EcoWisata dalam Desain Masterplan Kawasan Pariwisata Situ Bagendit menerapkan lima pendekatan kawasan.

Pendekatan kawasan konservasi, memiliki kepedulian, komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Pendekatan Partisipasi Masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai subjek dengan melibatkan secara langsung.

Pendekatan kawasan lainnya yang digunakan tentunya pendekatan sebagai kawasan Wisata, menciptakan rasa nyaman, aman, memberikan kepuasan dan pengalaman yang menarik kepada pengunjung.

Situ Bagendit juga dilakukan pendekatan kawasan Pendidikan (Lingkungan), meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam,nilai sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah bagi pengunjung.

Kesemuanya itu akhirnya bermuara pada pendeketan Perekonomian yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan per-ekonomian masyarakat setempat maupun pemerintah yang berkelanjutan.

“Penataan Situ Bagendit menjadi kebahagiaan tersendiri untuk warga Garut.” ungkap Bupati Garut Rudy Gunawan. *** (ZFRY/Ekon)

Mendapat Tambahan Kuota Tahun 2020, Bappenas Lakukan Pengecekan Pembangunan Rumah Melalui Skema BSPS di Kabupaten Garut

0

Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgianti melakukan kunjungan kerja ke Lokasi rumah dengan skema Pembiayaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jumat (27/10).

Kunjungan dimaksudkan untuk mengecek lokasi pembangunan rumah yang dibiayai oleh skema BSPS dari Kementerian PUPR yang diterima oleh Kabupaten Garut pada Tahun 2020. Kabupaten Garut mendapat tambahan kuota BSPS Tahun 2020 sebanyak 80 unit.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini menyasar pada warga yang telah memiliki rumah namun kondisinya tidak layak huni. Dana bantuan stimulan yang diberikan sebesar Rp.17.500.000 untuk belanja bahan dan upah kerja.

Selain itu ada dana swadaya lagi yang disediakan baik dari warga maupun lingkungan sekitar. Untuk sample rumah yang disurvey terdapat 4 rumah dengan kondisi antara 70% sampai dengan 80%.

“Diharapkan bantuan ini senantiasa tepat sasaran serta dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup warga yang mendapat bantuan.”, jelas Virgianti dalam kunjungannya.

Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jabar, Kelapa Bidang Infrasbangwil Bappeda Garut, Camat Samarang, Kepala Desa Sukakarya Samarang, Dinas Perumahan dan Permukiman Garut dan Koordinator Fasilitator BSPS. *** (EFIT/IPW)

Bappenas Dukung Atasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Jabar Selatan

0

Wargi #garut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan akan mengatasi kemiskinan dan mendukung pengembangan kawasan Jawa Barat Wilayah Selatan dengan memasukan potensi-potensi yang dimiliki Jabar Selatan ke dalam program kegiatan rencana kerja pemerintah pusat tahun mendatang.

Kemiskinan, UMKM, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kebencanaan, dan Infrastruktur menjadi sorotan utama dari kunjungan kerja yang dilakukan Bappenas RI.

Pengembangan potensi di Wilayah Selatan Jawa Barat diharapkan mampu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi wilayah Selatan Jabar. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bappenas RI-Provinsi Jawa Barat di Hotel Santika Cipanas Kabupaten Garut, Selasa (27/10).

“Mayoritas kemiskinan di Jawa Barat memang ada di Jabar Selatan. Kita bertekad dalam beberapa tahun ke depan bisa diselesaikan dengan cepat dengan dukungan Pemerintah Pusat,” tutur Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ia menargetkan dalam tiga tahun ke depan kemiskinan dan pembangunan di Jawa Barat dapat terselesaikan. Pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit baru, dukungan sanitasi, serta ekonomi pariwisata, pertanian digital dan perikanan/kelautan juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Pariwisata Jabar Selatan indah sekali, hanya jalannya belum mendukung sehingga kepada sektor ekonomi kurang optimal,” tambahnya. *** (Humas Bappeda Jabar)

Cetak Regenerasi Petani Milenial Pemerintah Dukung Pengembangan Koperasi Milenial di Kabupaten Garut

0

Koperasi Eptilu yang berdiri sejak tahun 2013 dirintis oleh seorang putra daerah asal Garut asli Cikajang yakni Rizal. Kini Rizal yang menjabat sebagai CEO Eptilu sukses mengembangkan Koperasi Eptilu pernah menjadi Duta Petani Muda Asean pada tahun 2018 dan 2019.

Eptilu sendiri merupakan percontohan integrasi dan sinergi perangkat daerah. Integrasi dan sinergi antara Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata. Pola tersebut juga diimplementasikan di lokasi pengembangan lainnya yaitu Kebun Jeruk Selekta di Cikandang, Bosaga di Samarang.

Masing-masing perangkat daerah melalukan pembinaan dan pengembangan sesuai urusannya. Dinas Pertanian melakukan pembinaan budidaya jeruk, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pembinaan kelembagaan sekaligus pembinaan kuliner, dan Dinas Pariwisata menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia Sadar Wisata.

Hal tersebut ternyata menarik Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas Ahmad Dading Gunadi untuk melakukan kunjungan ke Koperasi Eptilu Garut serta koperasi binaan lainnya. Ahmad Dading berkunjung dalam rangka Peninjauan UMKM di Kabupaten Garut, Senin (26/10).

Koperasi Eptilu yang bergerak dibidang pertanian sebagai bidang utama yang dikembangkan. Seiring dengan perkembangan dan potensi Eptilu kemudian melakukan ekpansi di bidang usaha lain yakni pendidikan dan ecotourism.

“Saya yakin dengan menggabungkan pertanian dengan agrowisata, ternyata sangat menarik dan indah. Optimis Eptilu dapat menjadi contoh dalam regenerasi petani milenial.”, jelas Rizal.

Melihat bidang yang sedang dikembangkan oleh Eptilu memiliki potensi yang besa. Ahmad Dading mengatakan bahwa pemerintah siap menjadi mitra dalam pengembangan Koperasi Eptilu sehingga menjadi pelopor dan motivasi bagi koperasi lain di Kabupaten Garut.

Dalam kunjungan tersebut Direktur Pengembangan UKM & Koperasi Bappenas juga didampingi perangkat daerah terkait, Dinas Koperasi dan UKM serta Bappeda. Pemerintah Kabupaten Garut menaruh harapan tindaklanjut dari kunjungan tersebut dapat segera direalisasikan. *** (ZFRY/Ekon)

Perumahan Paguyuban Pangkas Rambut Garut Jadi Percontohan Pembangunan Perumahan Formal Berbasis Komunitas

0

Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgianti melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Senin (26/10). Kunjungan ini dalam rangka pemantauan dan menggali informasi di salah satu area percontohan pembangunan perumahan formal berbasis komunitas.

Perumahan Paguyuban Pangkas Rambut Garut yang diinisiasi oleh usulan Komunitas Tukang Cukur Garut yang ingin memiliki rumah namun terkendala proses perbankan. Berkat dukungan dan kerjasama yang baik antara komunitas tukang cukur dengan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat pembangunan akhirnya dapat dilaksanakan.

“Kami sangat mengapresiasi adanya perumahan formal berbasis komunitas ini. Perumahan ini merupakan salah satu contoh yang baik bentuk kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan swasta. Dalam hal ini swasta sebagai developer dan perbankan.”, jelas Virgianti dalam pernyataannya.

Virgianti menuturkan agar warga komunitas dapat memanfaatkan perumahan ini dengan baik. Dia juga mengharapkan warga komunitas dapat memperhatikan pembayaran kredit agar tetap lancar. Agar kerjasama yang telah dibangun dengan perbankan tetap dapat terjalin dengan baik.

“Semoga kedepannya skema pembangunan perumahan berbasis komunitas ini dapat direplikasi di tempat lain dengan komunitas yang berbeda.”, pungkas Virgianti dalam penjelasan pada kunjungan kerjanya tersebut.

Dalam kunjungan tersebut hadir mendampingi Kasubbid Infrasbangwil Bappeda Garut, Kasubbid Infraswil Bappeda Jabar, Perwakilan Disperkim Garut, Perwakilan Disperkim Jabar, dan Perwakilan Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. *** (EFIT/IPW)

Uji Coba Digitalisasi Monografi Desa di Kabupaten Garut untuk Mendukung Pemutakhiran DTKS 2021

0

Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,37% atau 1.28 juta jiwa secara nasional. Bahkan semakin banyak penduduk miskin dan rentan, terutama yang bekerja di sektor informal.

Berdasarkan data dari Bappenas pemutakhiran data penduduk miskin belum optimal dilakukan oleh daerah. Sehingga pada periode 2017 – 2019 mengalami stagnasi/kenaikkan jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut diakibatkan pada periode tersebut banyak daerah yang kurang aktif dalam melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terdapat 167 daerah yang melakukan update DTKS diatas 50%.

Layanan pemutakhiran data terpadu kesos dimulai dari desa dengan melakukan integrasi data. Beberapa desa di Indonesia memiliki berbagai macam sistem informasi desa yang mencakup data profil desa, pembangunan desa, dan data kependudukan.

Kabupaten Garut menjadi satu dari delapan daerah uji coba implementasi Digitalisasi Monografi Desa. Pemutakhiran data DTKS 2021 dilaksanakan dimulai dari desa melalui Digitalisasi Monografi Desa.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki melakukan kunjungan kerja dan melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) sosialisasi mekanisme dan uji coba lapangan pengecekan prelist pemutakhiran DTKS Tahun 2021 di Kabupaten Garut, Senin (26/10).

“Pemutakhiran DTKS Tahun 2021 dianggarkan untuk persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali), pelatihan enumerator, penyusunan data prelist yang diperluas cakupannya, musdes/kel, monev, buffering, serta dana khusus untuk wilayah kategori 3T.”, jelas Maliki.

Untuk pendataan juga akan berkolaborasi dengan BKKBN. Sehingga target cakupannya menjadi 60% penduduk miskin dengan penyempurnaan perangkingan. Serta penyempurnaan instrumen pendataan dan SIKS Droid.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapusdatinkesos Kemensos, Kapusdatin Kemendes, Asdep Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Kadinsos, Kepala DPMD, Kadisdukcapil, Kadiskominfo, Sekretaris Bappeda, Pemdes Pasanggrahan Kec. Sukawening, Pemdes Sukajadi Kec. Karangpawitan, Pemdes Karangpawitan Kec. Karangpawitan. *** (IMSC/Pemk)

Percepat Pembangunan Jabar Selatan, Menteri PPN/Bappenas Lakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Garut

0

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan kunjungan ke Pameungpeuk dan Cipatujah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan, Jumat (23/10).

Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum beserta Kepala Bappeda Jabar M. Taufiq B Santoso, serta Wakil Bupati Garut Helmi Budiman hadir mendampingi kunjungan tersebut.

Menteri PPN menyoroti 5 aspek untuk mempercepat pembangunan Jabar Selatan, diantaranya: Kemiskinan, Infrastruktur, Kebencanaan, UMKM, dan SDGs. Kedepan setelah tim gugus tugas mempelajari seluruhnya akan dilakukan follow up.

Khusus kebencanaan, Bapak Menteri berkesempatan meninjau dampak Bencana Banjir yang terjadi beberapa minggu yang lalu di wilayah Jabar selatan khususnya di Garut selatan.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur juga menyambut dengan baik, karena dengan kehadiran bapak menteri, hal ini bisa menjadi angin segar khususnya wilayah Jabar Selatan.

*** (Humas Bappeda Jabar) 📸 Dok. Tim Humas Bappeda Jabar & BPBD Garut

Lakukan Perubahan RPJMD, Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar Lakukan Studi dan Sharing ke Kabupaten Garut

0

Adanya beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesudah RPJMD ditetapkan, mendorong pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar akan melaksanakan penyusunan Perubahan RPJMD.

Diantaranya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur program dan kegiatan pada dokumen perencanaan yang berlaku.

Untuk mengakomodir perubahan yang diamanatkan Permendagri pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maka dilakukan revisi terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Kabupaten Sumedang dan Kota Banjar, Jumat (23/10) melaksanakan kunjungan kerja dan studi komparasi serta sharing terkait jadwal dan tahapan revisi RPJMD yang akan dilakukan ke Kabupaten Garut yang juga akan melakukan revisi RPJMD.

Tata cara perubahan dokumen perencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. *** (AGUS/Litb)