Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, kompeten, dan kompetitif, maka seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Garut telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Pemanfaatan Pohon Kinerja sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 8 Tahun 2021.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Agus Ismail. ST., MT.,  yang menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja melalui penerapan SAKIP, maka seiring dengan terbitnya regulasi mengenai Sistem Manajemen Kinerja PNS, perlu adanya suatu pemahaman yang sama dari seluruh aparatur tentang pemanfaatan pohon kinerja.

Dalam kegiatan tersebut hadir secara virtual Bapak Agusdin Muttakin selaku narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan undangan peserta mencakup unsur Tim SAKIP Perangkat Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Disampaikan oleh narasumber, mengenai prinsip dan proses penyusunan pohon kinerja yang selanjutnya dilakukan proses Cascading, yaitu pertama, menerjemahkan pohon kinerja menjadi komponen perencanaan (visi-misi-tujuan-sasaran-program-kegiatan-sasaran kegiatan); kedua, menentukan struktur organisasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pohon kinerja; ketiga, mengatasi ketidakcocokan antara struktur organisasi ideal dengan struktur organisasi eksisting; keempat, manfaatkan pohon kinerja ketika mendapatkan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi organisasi; kelima, menerjemahkan pohon kinerja menjadi nomenklatur program/kegiatan; keenam, mengatasi ketidakcocokan antara program/kegiatan ideal dengan nomenklatur program/kegiatan. Pemanfaatan lebih jauh dari pohon kinerja dalam implementasi reformasi birokrasi diantaranya reviu kesesuaian eksisting organisasi dan tugas fungsi dengan pohon kinerja, reviu kesesuaian eksisting proses bisnis dengan pohon kinerja, dan menghubungkan kinerja individu dengan kinerja organisasi hasil pohon kinerja.

PENTINGNYA LEADERSHIP DALAM CASCADING KINERJA. JPT/Atasan langsung harus mampu : 1. Memimpin dialog kinerja bersama bawahannya; 2. Menyampaikan ekspektasi kinerja dan menyusun strategi pencapaian kinerja; 3. Selama pelaksanaan kinerja memberikan on going feedback kepada bawahan. Kepala Perangkat Daerah harus mampu menjalankan fungsi sebagai “manajer kinerja”, yakni: 1. Merancang strategi untuk mewujudkan target kinerja yang disepakati; 2. Mendukung tercapainya target kinerja jangka menengah Kabupaten seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan; 3. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja; 4. Melakukan supervisi terhadap capaian kinerja melalui dialog kinerja bersama bawahannya; 5. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. . *** (KLR/Litb)

Komentar Anda

Isikan komentar Anda
Isikan nama Anda