Home Blog Page 2

Reviu Renstra Dinas Sosial: Perlu Sinergi dan Fokus dalam Penanggulangan Masalah Sosial

0

TAROGONG KIDUL – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dalam rangka reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinsos Garut Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan, Kamis (15/10) bertempat di Aula Dinsos Garut.

Pelaksanaan reviu renstra merupakan amanat Permendagri 86/2017. Forum yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinsos Garut Kuraesin Relawati serta Kabid Sosbud Bappeda Garut Iman Purnama Ridho serta dihadiri para pejabat dan pegawai di lingkup Dinsos dan Bappeda Garut.

Penurunan angka kemiskinan menjadi fokus utama pembahasan reviu renstra Dinsos Garut tersebut. Hal ini perlu didukung dengan kebijakan, strategi, dan program kegiatan yang fokus terutama dalam penanggulangan kemiskinan serta masalah sosial lainnya.

“Tercapainya kebijakan perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan adanya database yang baik serta up to date yang dapat dilaksanakan dengan optimal dan fokus memerlukan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan dalam pembangunan”, jelas Iman. *** (IAA/Sosbud)

Lakukan Persiapan Aksi 5 – 8 Satgas Stunting Garut Selenggarakan Rakor Lintas Sektor

0

TAROGONG KIDUL – Dalam upaya persiapan Aksi 5 – 8 Konvergensi Stunting tingkat Kabupaten Garut. Tim Satgas tingkat kabupaten pencegahan dan penanggulangan intervensi stunting melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor, Kamis (01/10) bertempat di Aula Dinas Kesehatan.

Hadir dalam rakor tersebut anggota Tim Satgas Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi dalam Penanggulangan Stunting yaitu dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Dinas PUPR, Disdik (Bidang Paudni), Dinsos, DPMD, DKP.

Rakor tersebut dalam upaya mengevaluasi aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan konvergensi intervensi stunting baik secara spesifik maupun sensitive yang sudah dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

“Diharapkan dengan Rakor ini masing-anggota satgas senatiasa berkoordinasi dan padu dalam melaksanakan kegiatan intervensi stunting”, tegas Kabid Kesmas Dinkes Garut Tri Cahyo Nurgroho selaku Anggota Tim Satgas. *** (AR/Sosbud)

Seluruh Pegawai di Lingkup Bappeda Kabupaten Garut Jalani Tes SWAB Secara Masif

0

TAROGONG KIDUL – Pelaksanaan tes SWAB kepada seluruh pegawai di Lingkup Bappeda Kabupaten Garut pada, Kamis (06/08) dilakukan dalam rangka upaya percepatan penanganan Covid-19 pada ASN di instansi pelayanan publik dengan mobilitas tinggi.

Tes SWAB dilaksanakan oleh tim dari UPT PKM Pembangunan Kabupaten Garut. Sebelum dan sesudah tes swab tim melakukan sterilisasi area pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan selama lebih dari dua jam.

“Swab terhadap seluruh pegawai Bappeda Garut sudah diagendakan sebelumnya dan diselenggarakan dalam rangka percepatan penanganan dan memutus sebaran covid-19,” tegas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Hendra Hidayatulloh.

Jadwal pemeriksaan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443/10708/Kesra tentang Pelaksanaan Testing Massive melalui Pengambilan Sampel SWAB Secara Masif dalam Upaya Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemeriksaan Covid-19 berupa tes SWAB dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan. Dua area tersebut dipilih karena menjadi tempat virus menggandakan dirinya.

Pemeriksaan ini dinilai lebih akurat, sebab virus corona akan menempel di bagian dalam hidung atau tenggorokan. Hasil pemeriksaan PCR swab ini nantinya akan benar-benar memperlihatkan keberadaan Covid-19 di dalam tubuh seseorang. *** (IS/Sekretariat)

Kabupaten Garut Ikuti PPD 2020 bersama 514 Kabupaten/Kota Lain

0

JAKARTA – Kabupaten Garut diwakili oleh Kepala Bappeda Garut Widiayana, mengikuti Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

PPD tahun 2020 diikuti oleh 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan tiga tim penilai yaitu Tim Penilai Teknis (TPT), Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).

Kegiatan itu dibagi dalam tiga wilayah untuk kabupaten dan kota se-wilayah Jawa dan Kalimantan pada Kamis (23/01) diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Dibuka oleh Direktur PEPPD Kementerian PPN/Bappenas RI, Agustin Arry Yanna.

“PPD merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja yang baik dalam perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah,” ujar Agustin.

Selain memberikan apresiasi PPD diharapkan dapat endorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.

Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Penilaian PPD tidak hanya dari aspek dokumen perencanaan tapi juga mencakup evaluasi hasil pencapaian pelaksanaannya. Tim penilai akan melakukan penilaian dalam tiga tahapan yakni penilaian dokumen RKPD dan dokumen inovasi daerah, presentasi dan wawancara serta verifikasi dan kunjungan lapangan.

“Aspek penilaian PPD mencakup proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan (target daerah, target nasional, dan wilayah setara) serta inovasi Pembangunan.”, jelas Alex Oktavianus selaku narasumber terkait penilaian PPD 2020.

Penetapan target kinerja makro pembangunan perlu pengkajian dengan cermat. Berdasarkan evaluasi, tidak lebih dari 20% daerah yang dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkannya. Peran Bappeda strategis sebagai institusi yang berkompeten terkait arah pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah dengan baik disertai adanya keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Melalui PPD diberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan. *** (AS/LITB)

Bappeda Garut Sosialisasikan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2021

0

GARUT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut sosialisasikan arah kebijakan dan teknis pengusulan DAK Fisik Tahun 2021 kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Garut, bertempat di Aula Bappeda Garut, Jumat (05/06). Acara tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Asisten Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Yatie Rochayatie.

Didampingi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Agus Kurniawan, S.Si., ME. dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Jujun Juansyah N, ST, MT. , dihadiri seluruh Kabid dan Kasubbid di lingkungan Bappeda Kabupaten Garut, unsur BPKAD, unsur APIP Inspektorat, unsur Unit Pengadaan Barang dan Jasa serta seluruh pejabat dan pengampu DAK lingkup Pemerintah Kabupaten Garut.

Asisten Ekonomi Yatie pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa mencermati kondisi keuangan negara saat ini dan pendapatan daerah yang berkurang, maka salah satu cara untuk memacu pembangunan di daerah adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa proses pengusulan DAK 2021 harus melalui tahapan verifikasi dengan fokus untuk mencapai target RPJMD yang bersinergi dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2021.

Peran Bappeda dalam pengusulan DAK ini melihat rancangan usulan kegiatan DAK berdasarkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.

Perencanaan usulan DAK harus lebih baik lagi terutama kelengkapan persyaratan-persyaratannya sehingga pada saat pelaksanaannya tidak timbul kendala yang menjadikan keterlambatan. *** (GG/Litbang)

Kabupaten Garut mendapatkan Predikat “BB” Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

0

RIAU – Kemenpan RB melalui Kedeputian Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah kabupaten/kota wilayah I tahun 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/02).

Pemerintah kabupaten/kota wilayah I meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat,

Pemerintah Kabupaten Garut memperoleh nilai 70,80 poin atau predikat BB atas hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 yang disampaikan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Bupati Garut H. Rudy Gunawan, SH., MP. Hasil penilaian tersebut meningkat dibanding hasil evaluasi tahun 2018 sebesar 70,39 poin.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Garut menunjukkan hasil sangat baik.

Evaluasi SAKIP tersebut bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadadp penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepadad hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. *** (AK/LITB)

Terasering Sawah Jadi Daya Tarik Desa Wisata Sindangkasih

0

CILAWU – Bappeda Garut bersama Disparbud Garut melakukan survey perencanaan terpadu pengembangan desa wisata Sindangkasih di Kampung Sindangkasih, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut (24/01).

Hadir Kabid Ekonomi SDA Bappeda Garut Alia Mauludiyanti serta Sekretaris Disparbud Mamun serta Kepala Desa Sukamaju serta unsur Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi dan SDA, Kodim dan masyarakat desa wisata Sindangkasih.

Desa wisata Sindangkasih ini diresmikan oleh Bupati Garut pada tanggal 16 Desember 2019 memilik berbagai daya tarik wisata diantaranya daya tarik wisata alam dan homestay.

“Terasering sawah yang menjadi daya tarik utama wisata alam yang tidak kalah menarik dengan yang ada di Bali. Selain terasering Desa Wisata Sindangkasih mempunyai sungai yang bisa dijadikan kegiatan river tubing.”, ungkap Mamun.

Desa Wisata Sindangkasih pun mempunyai daya tarik sejarahnya yang kental. Sedangkan dari segi kuliner, kuliner berbasis kearifan lokal yaitu berbagai olahan dengan bahan dasar singkong.

“Perlu adanya komitmen dan sinergi dari berbagai pihak untuk bisa membangun dan menjadikan Desa Wisata Sindangkasih sebagai ikon/branding desa wisata alam dan homestay di Kabupaten Garut.” jelas Alia. *** (AM/EKON)

Pendampingan oleh Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Percepatan Penurunan AKI/AKB di Kabupaten Garut

0

GARUT – Provinsi Jawa Barat melakukan pendampingan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) baru lahir di Kabupaten Garut, Kamis (16/1) yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Garut.

Dihadiri sekaligus membuka acara oleh Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti, Dinkes Garut, RSUD dr Slamet Garut, Dinas P2KBP3A Garut, Diskominfo Garut, DKP Garut, DPMD Garut dan lembaga JALIN, IBI, POGI, IDAI, USAID MADANI tingkat provinsi dan kabupaten serta lembaga terkait lainnya.

Kegiatan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan masukan kaitan percepatan penurunan AKI/AKB di Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten dengan AKI/AKB yang tinggi.

Beberapa penyebab tingginya kematian ibu diantaranya perdarahan dan hipertensi sedangkan penyebab kematian bayi BBLR/Prematuritas, Asfiksia dan Kelainan Kongenital.

“Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah jawa barat maupun kabupaten garut untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir, tetapi penurunan AKI/AKB masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan.” jelas dr. Helmi Budiman dalam sambutannya.

Dibutuhkan peran serta aktif berbagai pihak, baik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan perangkat daerah serta stakeholder terkait.

“Diharapkan Bappeda dapat mensinergiskan perangkat daerah dalam upaya penurunan AKI/AKB. Selain itu sebaiknya Puskesmas agar dapat diberikan fungsi/peran lebih dalam upaya penurunan AKI/AKB.”, jelas Berli Hamdani Gelung Sakti.

Dalam upaya penurunan AKI/AKB di Kabupaten Garut, terdapat 2 (dua) gerakan besar yaitu GA-GAH TI GARUT (Gerakan Cegah Stunting Menuju Kabupaten Garut Zero Stunting Tahun 2024) serta Program Asih (Anak Sehat Ibu Hebat). *** (SA/SOSB)

Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Garut Tahun 2021

0

PENDOPO – Bappeda Garut menyelenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (6/1) bertempat di Gedung Pendopo Kabupaten Garut.

Dibuka secara resmi oleh Bupati Garut Rudy Gunawan dengan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut Euis Ida Rahman, Sekretaris Daerah Deni Suherlan, serta Kepala Bappeda Widiyana.

Bupati Garut Rudy Gunawan membacakan sambutan dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gartu Tahun 2021. (Dok. Istimewa)

Konsultasi publik dilakukan untuk menghimpun aspirasi  atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah sebagai masukan dan  saran penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

Forum tersebut dihadiri seluruh kepala Perangkat Daerah, termasuk para camat se-Kabupaten Garut, para anggota DPRD, MUI, Tim Penggerak PKK, perguruan tinggi, Dekranasda, Kadin, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, Forum Garut Sehat, Pers dan pemangku kepentingan pembangunan  lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPRD menyampaikan bahwa DPRD akan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD  berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam kesempatan itu Bupati Garut berharap kegiatan ini dapat mendukung upaya Pemkab Garut dalam meningkatkan IPM serta mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. *** (AK/Litb)

Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2021

0

GARUT – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan amanat pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, Bappeda Kabupaten Garut menyelenggarakan kegiatan Kick off Meeting Perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2021, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 bertempat  di Alula Bappeda Kabupaten Garut.

Kepala Bappeda Kabupaten Garut menyampaikan maksud kegiatan tersebut untuk menginformasikan agenda perencanaan pembangunan yang akan dilaksanan pada tahun 2020 serta arah kebijakan dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 tersebut selanjutnya akan dibahas dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik pada awal bulan Januari 2020 untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD beserta unsur anggota DPRD Kabupaten Garut, para kepala Perangkat Daerah dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Garut menyampaikan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2021, DPRD akan memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Dalam kegiatan tersebut dihadirkan narasumber dari BPS Kabupaten Garut yang memaparkan Pelaksanaan Kebijakan Statistik Nasional. Sementara itu, narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Barat memaparkan  tahapan, jadwal serta Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut diinformasikan rencana pembangunan proyek infrastruktur strategis Jawa Barat di Kabupaten Garut Tahun 2021, diantaranya Pembangunan Pusat Budaya, Penataan Alun-Alun, dan Pembangunan Creative Center.

Pada penghujung kegiatan tersebut, Wakil Bupati Garut menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus pencanangan perencanaan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2021. Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2021 akan mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Infrastruktur yang Mantap disertai Perluasan Investasi guna Peningkatan Daya Saing Daerah”. *** (AK/Litb)