Strategi dan Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

0
104

(dipaparkan oleh Akademisi UNPAD Bandung, Dr. Bagdja Muljarijadi, ST.,SE.,MS dalam FGD Analisis dan Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Garut)

Akademisi UNPAD Dr. Bagdja Muljarijadi, ST.,SE.,MS., memberikan pemaparan mengenai strategi kebijakan yang dikemukakan oleh Bourguignon (2004), yaitu strategi pengentasan kemiskinan melalui kebijakan Poverty-Growth-Inequality (PGI) Triangle. Menurutnya Pengentasan kemiskinan akan efektif bisa disertai dengan pemerataan pada distribusi pendapatan di masyarakat. Strategi yang dikembangkan oleh Bourguignon, yaitu:
1) Pro-poor policy, yaitu kebijakan-kebijakan publik yang lebih diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan
2) Pro-poor budget, yaitu anggaran pemerintah yang lebih diorientasikan pada perbaikan taraf hidup kaum miskin atau menyentuh secara langsung kepentingan kelompok miskin.
3) Pro-poor institution, yaitu institusi (kelembagaan) yang lebih diperuntukkan bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan berbagai program dan kegiatan. Institusi dimaksud, memiliki kewenangan untuk “mengemas” seluruh program dan kegiatan yang diarahkan untuk pengentasan kemiskinan.

Strategi kebijakan pengentasan kemiskinan: peningkatan produktivitas pertanian
1) Berdasarkan kajian oleh Ravallion dan Datt (2007) di China pada tahun 1980-2011, diketahui bahwa sektor primer 3,5 kali lebih berdaya dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier dalam mengurangi tingkat kemiskinan berdasarkan perhitungan Head Count Index.
2) Hasil yang senada juga diperoleh berdasarkan kajian De Janvry dan Sadoulet (2010) di negara-negara Asia Timur, dimana pertumbuhan sektor pertanian memiliki efektivitas tiga kali lebih tinggi dari sektor lainnya dalam pengentasan kemiskinan.
Arah kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan di Kabupaten Garut :
1) Penyusunan Masterplan Pengentasan Kemiskinan, dengan menggunakan Basis Data Terpadu, sehingga bisa diketahui penyebab kemiskinan secara multidimensi
2) Penyusunan Tabel Social Accounting Matrix (SAM) agar dapat diketahui arah kebijakan perbaikan distribusi pendapatan yang lebih merata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here