Rapat Konsultasi Raperda Perubahan Perda RTRW Kabupaten Garut ke Ditjen Bina Bangda Kemendagri

0
180

Bertempat di Ruang Rapat Direktorat SUPD I Lt. 6 Ditjen Bina Bangda Kemndagri R.I. telah dilaksanakan Rapat Konsultasi dalam Rangka Evaluasi Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 29 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 (Kamis, 18/07/19). Rapat dipimpin oleh Drs. Nyoto Suwignyo, M.M. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, turut hadir Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat SUPD I, perwakilan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Biro Hukum Setda Prov. Jabar, Sekertaris Daerah Kab. Garut, Plt. Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPMPT, Dinas Pertanian, Kabag Hukum & HAM Setda Kab. Garut, Kepala Bidang IV IPW & jajaran.

Kegiatan Rapat: (i) Penyampaian Kronologi Penyusunan, Hasil Pengkajian dan Evaluasi Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Biro Hukum Setda Prov. Jabar); (ii) Pembahasan pokok-pokok hasil pengkajian dan penilaian atas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut. Lingkup Evaluasi: 1. Aspek Adminsitrasi (Ketersediaan Raperda dan Lampirannya yang tidak terpisahkan yaitu: materi teknis, album peta, dan dokumen proses penyusunan). 2. Aspek Kebijakan (Keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kab/kota), 3. Aspek Legalitas (Identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Raperda). Evaluasi Raperda dapat dilakukan setelah Indikator Terpenuhi.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Perubahan Perda RTRW Kab. Garut: Penambahan ketentuan mengenai program jalan tol strategis lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat; dan Kegiatan Rapat: (i) Penyampaian Kronologi Penyusunan, Hasil Pengkajian dan Evaluasi Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Biro Hukum Setda Prov. Jabar); (ii) Pembahasan pokok-pokok hasil pengkajian dan penilaian atas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut. Lingkup Evaluasi: 1. Aspek Adminsitrasi (Ketersediaan Raperda dan Lampirannya yang tidak terpisahkan yaitu: materi teknis, album peta, dan dokumen proses penyusunan). 2. Aspek Kebijakan (Keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan kab/kota), 3. Aspek Legalitas (Identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Raperda). Evaluasi Raperda dapat dilakukan setelah Indikator Terpenuhi. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Perubahan Perda RTRW Kab. Garut: Penambahan ketentuan mengenai program jalan tol strategis lainnya yang ditetapkan pemerintah pusat; dan Penambahan ketentuan mengenai Energi terbarukan/energi alternatif, salah satunya tenaga angin.

Masukan/Saran atas Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 29 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Garut: 1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) harus sama dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dalam Raperda dan Peta; 2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; 3. Legal Drafting Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Perlu dipastikan jumlah dan waktu pelaksanaan penyusunan dan penetapan Raperda tentang RTR 45 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam pasal 40 dan indikasi program (sesuai PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dimana harus terselesaikan dalam kurun waktu maksimal 36 bulan). 5. Perlu dipastikan terkait penetapan bagian wilayah Kabupaten Garut yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya terkait jumlah dan lokasi RDTR sebagaimana amanat PP 15 Tahun 2010. 6. Penggunaan nomenklatur “kurang lebih” dalam menjelaskan luas kawasan diganti menjadi “paling sedikit”. (IPW/2019)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here