Sejarah Bappeda Garut

BAPPEMKA GARUT

Unit Organisasi Perencanaan di daerah dibentuk dalam rangka membantu Bupati sebagai Kepala Daerah menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya. Di samping itu Unit Organisasi Perencanaan juga berperan dalam menyatupadukan antara kegiatan perencanaan pembangunan di daerah dengan rencana regional dan nasional.

Pada mulanya Unit Organisasi  Perencanaan  di Kabupaten Garut  bernama Badan Perencanan Pembangunan Kabupaten (BAPPEMKA) yang terdiri dari lingkup Sekretariat, bidang Ekonomi, bidang Fisik dan Prasarana serta bidang Sosial dan Budaya.

Dalam upaya menyempurnakan dan menyeragamkan unit organisasi perencanaan di daerah, maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaaan  Pembangunan Daerah Tingkat II. Klasifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut sendiri berdasarkan penetapan Menteri Dalam Negeri No 061.1/4595/SJ tanggal 9 Mei 1981 dikategorikan sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B.

Menindaklanjuti ketetapan Pemerintah Pusat diatas, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1982 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  Kabupaten Daerah Tingkat II Garut. Untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Daerah Tingkat II Garut tersebut diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 , BAPPEDA Kabupaten DT. II Garut mempunyai kedudukan sebagai Badan staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati / Kepala Daerah dengan tugas pokok  membantu Bupati / Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

Adapun fungsi BAPPEDA Kabupaten DT. II Garut adalah menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah, RAPBD  dan program–program prioritas daerah. Disamping itu berfungsi pula melakukan koordinasi perencanaan di antara satuan organisasi dalam rangka kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.


BAPPEKA GARUT

Dengan bergulirnya Era Otonomi Daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, berdampak terhadap struktur kelembagaan perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai akibat adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintahan  Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No.165). Untuk menindaklanjuti  pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten DT II Garut berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKA) Garut. Sesuai dengan Keputusan Bupati Garut No. 25 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKA) Garut, kedudukan BAPPEKA merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok membantu Bupati didalam menentukan kebijaksanaan  perencanaan pembangunan  serta mengupayakan keterpaduan antara perencanaan pembangunan kabupaten, regional dan nasional.

Fungsi BAPPEKA meliputi perumusan kebijaksanaan teknis, lingkup perencanaan pembangunan, menyusun Pola Dasar Pembangunan, Propeda, Repetada dan melakukan koordinasi perencanaan antar Dinas/Instansi dalam rangka kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.

Dalam pada itu untuk efektivitas dan efisiensi perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut, maka diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Didalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 organisasi BAPPEKA Garut kembali berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Garut yang mana Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerjanya dituangkan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 591 Tahun 2002. BAPPEDA berkedudukan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Garut sebagaimana tertuang didalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 591 Tahun 2002.


KEMBALI MENJADI BAPPEDA GARUT

Pada tahun 2004, sejalan dengan terjadinya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut, tugas pokok Bappeda adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 322 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut.

Pada tahun 2009, sejalan dengan terjadinya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut kembali mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut.

Pada tahun 2012, berdasarkan evaluasi organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merekomendasikan perlunya penyerasian terhadap susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah termasuk di dalamnya Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Garut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hasil evaluasi kelembagaan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda kembali mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai  berikut :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat membawahkan :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Penyusunan Rencana Kerja.
  3. Bidang Fisik, membawahkan :
    1. Subbidang Infrastruktur Daerah;
    2. Subbidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  4. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
    1. Subbidang Agama, Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
    2. Subbidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
  5. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
    1. Subbidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
    2. Subbidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
  6. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    1. Subbidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
    2. Subbidang Keuangan Daerah, Penanaman Modal, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Pariwisata.
  7. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Subbidang Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan;
    2. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAPPEDA GARUT SEKARANG

Pada tahun 2016, sejalan adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berdasarkan evaluasi organisasi perangkat daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda kembali mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut  Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi terdiri dari:

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
    1. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I;
    2. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II; dan
    3. Subbidang Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III.
  4. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    1. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
    2. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
    3. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
  5. Bidang III Sosial dan Budaya, membawahkan:
    1. Subbidang Sosial dan Budaya I;
    2. Subbidang Sosial dan Budaya II; dan
    3. Subbidang Sosial dan Budaya III.
  6. Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
    1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
    2. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
    3. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
  7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
    2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan; dan
    3. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.